Proyek Jembatan Kerami: LSM WGAB Sebut Anggaran Tidak Tepat Sasaran

Jembatan Kerami di Desa Kemilau Baru belum bisa dilalui warga
Jembatan Kerami di Desa Kemilau Baru belum bisa dilalui warga

Baturaja, Ogan Komering Ulu – Warga Desa Kemilau Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, mengeluhkan proyek pembangunan Jembatan W8 Kerami.

Meskipun proyek ini selesai pada akhir Januari 2023, namun jembatan tersebut belum dapat dimanfaatkan karena opritnya belum rampung.

Diketahui Proyek pembangunan jembatan ini dibiayai oleh APBD tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 473.699.479,21,- yng dikerjakan oleh CV. Maju Makmur Langgeng.

Salah seorang warga berinisial NW mengeluhkan pembangunan hal ini. Ia merasa tidak puas karena jembatan tersebut belum bisa digunakan.

“Kami sangat kecewa, mengapa jembatan ini belum bisa digunakan. Oprit jembatan di kanan dan kiri tidak ada, sehingga kami tidak dapat melintasi jembatan ini,” ujar NW, Senin (23/10/2023).

Tidak hanya NW yang merasa demikian. Din, warga setempat lainnya, juga mengeluhkan jembatan Kerami yang belum bisa dimanfaatkan oleh warga.

“Jangankan kami manusia, bahkan binatang pun tidak dapat melaluinya. Mungkin jembatan ini dibuat khusus untuk mahluk halus atau siluman,” ungkap Din dengan nada kesal.

Sementara itu, Ketua DPD LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (LSM WGAB) Sumsel, D. Erwin Susanto, memberikan tanggapan yang berbeda.

Erwin mengkritik proyek jembatan ini karena dianggap tidak memiliki azas manfaat dan dampak ekonomi sosial yang minim. Dia juga menyayangkan proyek pembangunan jembatan Kerami yang terkesan mangkrak.

“LSM WGAB akan segera melakukan klarifikasi ke Dinas PUPR Kabupaten OKU. Jika terdapat indikasi dugaan tindak pidana korupsi, kami tidak akan segan melaporkannya ke aparat penegak hukum,” tegas Erwin.

Erwin juga menyatakan bahwa jembatan Kerami ini tampaknya hanya menghambur-hamburkan anggaran. Dia juga mengungkapkan adanya beberapa paket pekerjaan lain yang sedang menjadi sorotan LSM WGAB.

“Bukan cuma jembatan Kerami di Kemilau Baru saja, itu jalan di Kapuran juga sepertinya tidak diawasi oleh dinas terkait. Apalagi yang di luar kota, ada indikasi kerugian Negara yang hampir mencapai 2 Miliar di satu paket pekerjaan,” pungkas Erwin.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas PUPR belum dapat dihubungi untuk memberikan tanggapan terkait masalah ini.