Demak | Forum Kota ,-
Tiga orang pejabat yang santer diisukan mendapat endorcement Bupati untuk menduduki pos jabatan pejabat tinggi pratama (eselon II) lolos dalam hasil seleksi terbuka dan kompetitif pengisian jabatan pejabat tinggi pratama.
Hasil penelusuran forkot di lingkup pemkab Demak. Sejumlah nama yang diisukan bakal menjadi kandidat kuat untuk menduduki pimpinan di beberapa organisasi perangkat daerah tersebut adalah Camat Wedung Mulyanto untuk menjabat Pimpinan di Dinas Lingkungan Hidup kemudian Agus Sukiyono untuk menjadi Kepala BPBD dan Yudi Santosa untuk menjadi Kepala BPKPAD.
Berdasarkan data yang diperoleh dari BKPP kab. Demak, tercatat bahwa sejumlah pejabat dengan level eselon III A dan III B (camat, sekdin dan kabid) yang memenuhi persyaratan, ikut dalam proses selter. Namun ada juga yang secara kepangkatan dan administrasi memenuhi syarat menyatakan enggan ikut dalam proses seleksi. Salah seorang eselon III yang keberatan disebut namanya, kepada forkot menyatakan dirinya enggan ikut selter karena hanya buang waktu tenaga dan pikiran.
“Percuma hasilnya gak obyektif dan sudah bisa ditebak. Kalo betul seleksi secara profesional, dimana yang nilainya paling tinggi yang akan dipilih baru saya akan ikut, kalau kalah ya fair mas kita legowo kalah karena nilai apa. Seperti seleksi perangkat desa itu lho Mas, terbuka, nilainya bisa diketahui setelah tes. Ini kan tidak, ambil beberapa nama yang katanya nilai terbaik baru dipilih Bupati mana yang dipakai. Ada faktor subyektif sehingga saya katakan belum profesional dalam perekrutan,” ujarnya.
Menurut dia, dalam menjalankan roda pemerintahan, seorang Bupati pasti punya pola dan sistem yang dianut untuk memfasilitasi ambisi dan keinginannya terkait bisnis, oligarki kekuasaan atau lainnya. Sehingga akan mencari pembantu yang bisa mendukung pola dan sistem yang dia anut. Level kompetensi seorang ASN menurut dia hanya sampai eselon III kalau mau naik eselon II harus pinter pendekatan pinter cari muka dan pinter cari setoran.
Untuk selter kali ini dia menyatakan prosesnya sudah baik dan sesuai regulasi yang ada tapi semua hanya dilaksanakan secara formalitas untuk mengakomodasi keinginan pihak pihak tertentu. Sebelum pendaftaran, dia bahkan mengaku kalau sudah mendengar nama nama yang di-endorse Bupati. Saat disinggung tiga nama di atas dia hanya mengiyakan dan menambah bahwa untuk kandidat kepala BPBD ada nama camat Karangawen Ali Mahbub
Menanggapi pengumuman hasil seleksi terbuka pengisian jabatan eselon 2 Kab. Demak, Ketua FDB M Rohmat menyatakan bahwa dirinya mengaku kecewa namun tetap mengapresiasi upaya yang dilakukan panitia seleksi dan para pihak terkait dalam mencari figur pejabat yang sesuai dengan harapan masyarakat melalui mekanisme fit and proper tes tersebut
Rohmat juga menyampaikan bahwa FDB sudah mendengar kasak kusuk mengenai 3 nama yang diprediksi mendapatkan promosi jabatan eselon 2 yaitu camat wedung Mulyanto,, Sekretaris Satpol PP agus Sukiyono dan Sekretaris BPKPAD Yudi Sentosa dari jaringan Forum Demak Bersatu yang tersebar di lapangan.
Terkait rekam jejak Rohmat jjuga menyayangkan sikap pansel dan para pihak terkait yang seolah cenderung mengabaikan nota rekam jejak calon pejabat yang disampaikan masyarakat dalam proses seleksi tersebut.
“Seperti misalnya, publik tahu ada masalah korupsi dalam proses pengadaan lahan TPA Berahan tetapi kok ada pejabat wilayah itu yang bisa promosi. Meski tidak terlibat dalam kasus korupsinya, setidaknya harus ada catatan untuk itu. Yang namanya pejabat wilayah itu ibarat ada daun jatuh pun dia harus tahu. Angka Stunting harua tahu, angka putus sekolah harus tahu, angka pengangguran harus tahu, luas lahan pertanian harus tahu, demikian juga dengan aset pemda yang ada di wilayahnya, juga harus tahu.
“Nama nama yang lolos seleksi, kami sudah ada rekam jejaknya. Mekanisme seleksi sudah ada perbaikan dibanding era sebelumnya,, namun kalau semua dilakukan sekedar formalitas belaka untuk menyiasati regulasi yang ada ya percuma,” ujar Rohmat.
Lebih lanjut dikatakannya, “Kalau mau fair/transparan jangan kepalang tanggung. Masak seleksi eselon 2 kalah sama seleksi perangkat desa. Pilprades itu ya setelah tes hasil langsung diumumkan. Semua bisa tahu hasilnya.
Dan suka atau tidak suka dengan hasil tes tersebut, Kepala Desa selaku user (pengguna) harus memilih yang terbaik nilainya untuk dilantik sebagai perangkat desa.
“Lha ini seleksi calon kepala dinas yang notabene lebih bergengsi levelnya dari perangkat desa masa cuma Tuhan, malaikat dan pansel yang tahu nilainya,” ujarnya berseloroh.
Oleh karena itu Rohmat meminta kepada Bupati Demak agar bisa bertindak secara obyektif dan profesional dengan melihat hasil fit and proper tes sebagai acuan dalam memilih calon pembantunya.
“Indikator obyektifitas termudah ya pakai hasil nilai akumulasi total dalam selter. Percuma pansel susah susah menjaring figur yang terbaik dari aspek kompetensi, gagasan dan laun sebagainya kalau bukan yang terbaik yang dipakai Bupati. “Kan Mubazir namanya. Makanya saya minta proses selter jangan hanya jadi ajang formalitas belaka untuk memfasilitasi keinginan pihak tertentu,” tandasnya.
Meski pemilihan pejabat adalah kewenangan kepala daerah namun menurut Rohmat akan percuma dilakukan selter kalau pada akhirnya faktor subyektifitas seperti like and dislike, kedekatan dan unsur pragmatis atau kepentingan sesaat yang jadi penentu.
“Sangat mudah terbaca, tahun ini adalah tahun politik dimana akan dilaksanakan pilkada serentak, termasuk Demak, sehingga jangan sampai kepentingan pragmatis lebih sering dikedepankan apalagi bila tujuannya hanya untuk mendukung hasrat politik demi ambisi kekeuasaan semata,” pintanya.. *_*dpras*_