Demak, Forum Kota ~
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Demak, Haris Wahyudi Ridwan, AP, MSi, mulai gerah dengan ulah para rekanan bandel yang mengerjakan proyek pada satker tersebut.
Akibat banyaknya laporan masyarakat mengenai ketiadaan papan informasi proyek di lokasi pekerjaan.
Seperti terjadi pada mayoritas satker di kabupaten Demak, keengganan para penyedia jasa konstruksi di kabupaten Demak untuk memasang papan nama proyek di lokasi kegiatan seolah meniadakan transparansi dalam pengelolaan dana publik dan mengakibatkan sulitnya publik melakukan kontrol atas pelaksanaan kegiatan fisik dengan sumber dana uang negara.
Karena ketiadaan informasi di lokasi proyek, masyarakat sering kali menyebut proyek tanpa papan informasi sebagai proyek siluman.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan fisik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait ketidaksesuaian atas pelaksanaan pekerjaan, pada tanggal 15 November 2023, pimpinan satker sebagai pengguna anggaran dan penanggung jawab kegiatan telah mengeluarkan surat peringatan dengan nomor 050/7171/2023 yang isinya meminta agar para rekanan yang belum memasang papan nama proyek diminta segera memasang papan nama kegiatan di lokasi pekerjaan. Hal itu dilakukan pimpinan satker Haris Wahyudi Ridwan sekaligus untuk merespon keluhan berbagai komponen masyarakat terkait transparansi penggunaan uang negara.
Ditemui forum kota di ruang kerjanya pada Rabu 15/11/23 Kepala Dindikbud Demak, Haris Wahyudi Ridwan menyatakan bahwa pihak dinas sebagai pemilik kegiatan fisik maupun non fisik merasa terbantu dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrolnya.
“Kita kekurangan tenaga pengawas di lapangan, kalau masyarakat menemukan ada hal-hal yang dirasa tidak sesuai atau menyimpang dan melapor ke dinas tentu kita sangat terbantu,” ujarnya. Haris.
Ditambahkannya, bahwa dia sangat menghargai partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan fungsi pengawasan.
Haris berjanji bahwa dirinya dan seluruh jajaran dindikbud akan segera merespon apa yang menjadi keluhan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tupoksi satkernya. ***teguh